TNI Hadir di Papua Bukan Menindas, Tapi Melindungi: Tugas Konstitusional Lawan Teror Separatis

PAPUA - Di tengah gencarnya propaganda separatisme dan ancaman kekerasan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sasaran tudingan yang menyesatkan. Kelompok separatis bersenjata yang menamakan diri TPNPB-OPM menolak pembangunan pos militer TNI di Puncak Jaya dan delapan wilayah lain di Papua, bahkan melontarkan ancaman terhadap aparat dan masyarakat sipil non-Papua. Senin (21/04/2025).

Namun perlu ditegaskan: kehadiran TNI di Papua bukanlah bentuk penindasan, melainkan mandat konstitusi yang sah dan legal untuk melindungi setiap jengkal tanah air serta seluruh warga negara tanpa kecuali.

Baca juga: Satgas Pamtas Yonif 126/KC Selenggarakan Pendidikan Bentuk Karakter Anak-Anak Perbatasan

Payung Hukum yang Jelas dan Konstitusional

Tugas dan wewenang TNI di Papua sepenuhnya berlandaskan hukum yang kuat, mulai dari:

Baca juga: Dandim Sarmi Minta Babinsa Atasi Kesulitan Masyarakat

- Pasal 30 UUD 1945, yang menegaskan TNI sebagai alat negara penjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa,

- UU No. 34 Tahun 2004, yang mengatur peran TNI dalam mengatasi gerakan separatis dan melindungi wilayah perbatasan,

Baca juga: Danrem Merauke Resmi Tutup TMMD Ke-114 TA 2022 Kodim 1710/Mimika

- hingga Perpres No. 66 Tahun 2019, yang mendukung struktur Kogabwilhan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional.

Maka, pembangunan pos militer di wilayah rawan seperti Puncak Jaya bukanlah provokasi tetapi bentuk tanggung jawab negara untuk menciptakan zona aman dan mendukung jalannya pembangunan nasional.

Baca juga: Aksi Door to Door Satgas Yonif Mekanis 203/AK Dengarkan Keluhan Masyarakat Desa Umbanume

Humanis, Bukan Militeristik

TNI tak hanya membawa senjata, tapi juga membawa harapan. Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua, TNI turut mengemban tugas sosial:

Baca juga: Satgas TMMD Ke-114 Kodim 1710/Mimika Terima Kunjungan Tim Wasev

- membantu Pemda dalam layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,

- membangun komunikasi sosial yang inklusif,

- serta memastikan pembangunan dapat berjalan dengan aman.

Ancaman Separatisme: Melanggar HAM dan Hukum Humaniter

Sementara TNI hadir dengan misi damai dan legalitas, kelompok TPNPB-OPM justru terang-terangan mengancam masyarakat sipil dan melakukan aksi-aksi brutal terhadap tenaga medis, guru, pekerja infrastruktur, hingga menyerang fasilitas umum. Ini bukan perjuangan, melainkan bentuk nyata terorisme.

Baca juga: Sisi Lain Satgas TMMD Ke-114 Kodim 1710/Mimika

UU No. 5 Tahun 2018 secara jelas mengklasifikasikan tindakan mereka sebagai tindak pidana terorisme, terlebih karena menyasar warga sipil secara brutal dan membabi buta melanggar prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional seperti Distinction, Proportionality, dan Precaution.

Negara Hadir, Papua Harus Aman

“Kehadiran TNI adalah representasi negara yang menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap warga, termasuk masyarakat asli Papua. Tugas kami bukan menindas, tapi melindungi dari ancaman yang nyata, " tegas Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto.

TNI akan terus menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan berbasis HAM. Tidak ada tempat bagi kekerasan bersenjata yang mengancam rakyat sipil di Tanah Papua.

Autentikasi: 

Baca juga: Kesedihan Masyarakat Atapo Lepas Kepulangan Satgas TMMD Kodim 1710/Mimika

Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono